Gerbangsulsel.com– Persoalan batas administratif antara Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, dan Desa Abbanuangnge, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, akhirnya menemukan titik terang. Sabtu (14/11/2026)
Kedua pihak sepakat menetapkan Sungai Lamata sebagai garis batas wilayah yang memisahkan kedua desa tersebut.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Wajo, dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo, Ir. Armayani, M.Si.
Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa dari kedua wilayah yang berbatasan.
Hadir dalam pertemuan itu Kasubag Pemerintahan Kabupaten Wajo, Camat Maniangpajo, Kepala Desa Abbanuangnge, Hj. Dahniar, serta Kepala Desa Lamata, Ismania Makkuraha.
Dalam pembahasan tersebut, seluruh pihak menyepakati bahwa Sungai Lamata menjadi acuan batas administratif antara Desa Lamata dan Desa Abbanuangnge.
Kesepakatan ini sekaligus memberikan kejelasan terhadap persoalan garis tapal batas yang sebelumnya menjadi perbedaan pandangan.
Penetapan sungai sebagai batas wilayah bukan tanpa dasar. Secara geografis dan administratif, sungai maupun bentang alam lainnya seperti gunung kerap digunakan sebagai penanda batas wilayah karena memiliki karakteristik alam yang relatif mudah dikenali.
Bahkan, keberadaan Sungai Lamata sebagai batas kedua desa disebut telah memiliki dasar dalam peta batas wilayah yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Wajo bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk mempertegas kembali batas wilayah berdasarkan acuan yang telah ada, bukan semata-mata berdasarkan klaim atau kepentingan salah satu pihak.
Meski kesepakatan mengenai Sungai Lamata sebagai batas wilayah telah dicapai, proses penyelesaian tetap perlu dilanjutkan melalui tahapan teknis dan administrasi.
Pemerintah Kabupaten Wajo diharapkan segera mengawal proses pemetaan dan penegasan koordinat batas di lapangan dengan melibatkan instansi teknis terkait, termasuk Topdam (Topografi TNI Angkatan Darat) apabila diperlukan.
Pemetaan tersebut penting untuk memastikan garis batas memiliki titik koordinat yang akurat dan dituangkan dalam dokumen peta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya peta batas yang jelas, kedua pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan akan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan kewenangan administrasi pemerintahan.
Artinya, kesepakatan yang telah dicapai tidak boleh berhenti sebatas hasil pertemuan.
Harus ada tindak lanjut berupa penguatan dokumen teknis dan administrasi hingga batas wilayah tersebut memperoleh kepastian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejelasan batas wilayah juga memiliki kaitan penting dengan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selama batas administratif belum ditegaskan secara jelas, potensi ketidaksesuaian pendataan objek pajak di kawasan perbatasan tetap terbuka.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pencatatan, penetapan, maupun pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Karena itu, setelah batas wilayah ditegaskan secara resmi, pemerintah daerah perlu memastikan data administrasi PBB kedua desa diselaraskan dengan garis batas yang telah disepakati dan ditetapkan.
Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih pendataan maupun ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan administrasi perpajakan.
Kesepakatan antara Desa Lamata dan Desa Abbanuangnge menjadi momentum penting untuk mengakhiri persoalan batas wilayah yang berpotensi terus berulang apabila tidak segera diselesaikan.
Sebab, persoalan tapal batas bukan sekadar menentukan garis pemisah dua wilayah di atas peta.
Kepastian batas administratif juga berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, administrasi kependudukan, pendataan aset, hingga pengelolaan pajak daerah.
Dengan disepakatinya Sungai Lamata sebagai batas kedua desa, kini pemerintah daerah memiliki pijakan untuk melanjutkan proses penyelesaian secara lebih terarah.
Masyarakat kedua desa tentu berharap kesepakatan tersebut menjadi keputusan yang benar-benar ditindaklanjuti, bukan kembali membuka ruang perdebatan di kemudian hari.
Pada akhirnya, batas wilayah harus ditentukan berdasarkan data, dokumen resmi, kondisi geografis, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Bukan berdasarkan klaim sepihak ataupun kepentingan sesaat.
Jika seluruh tahapan teknis dan administrasi dapat dituntaskan, polemik batas Desa Lamata dan Desa Abbanuangnge diharapkan benar-benar berakhir.
Kepastian itu bukan hanya menjadi kemenangan salah satu pihak, melainkan solusi bersama demi tertib pemerintahan dan kepentingan masyarakat kedua desa.
Editor : Darwis
