Gerbangsulsel.com– Aktivitas pengerukan tanah pada sebuah empang yang diduga milik oknum Kepala Desa di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Jumat (13/11/2026)
Pasalnya, pengerukan menggunakan alat berat tersebut disertai pengangkutan material tanah menggunakan truk ke luar lokasi.
Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat satu unit ekskavator merek Hyundai melakukan pengerukan tanah di area empang.
Material hasil pengerukan kemudian diangkat dan dimuat ke dalam truk untuk dibawa keluar lokasi.
Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas pengerukan, peruntukan material tanah, serta kelengkapan perizinannya.
Sebab, kegiatan pengerukan untuk pemeliharaan atau pendalaman empang perlu dibedakan dengan aktivitas pengambilan dan pemanfaatan material tanah untuk kepentingan lain.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi perizinan sesuai klasifikasi kegiatannya.
Sementara PP Nomor 96 Tahun 2021 juga mengatur material tertentu, termasuk tanah urug dan pasir urug, sebagai komoditas batuan tertentu.
Selain itu, aspek lingkungan dan tata ruang juga perlu diperhatikan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PP Nomor 21 Tahun 2021.
Artinya, kepemilikan pribadi atas lahan tidak serta-merta membebaskan pemiliknya dari kewajiban memenuhi ketentuan perizinan apabila kegiatan yang dilakukan memang termasuk kegiatan yang diwajibkan memiliki persetujuan.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kapolsek Mangarabombang, AKP Asri, menyampaikan dirinya sedang sakit dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi pemerintah setempat.
Sementara Kepala Desa Tope Jawa saat dikonfirmasi memberikan jawaban singkat.
“Lambat konfirmasinya, semua sudah di Polres Takalar,” jawabnya.
Setelah memberikan jawaban tersebut, kepala desa kemudian memblokir nomor WhatsApp wartawan.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres Takalar, Daeng Pabeta, mengaku belum memonitor langsung aktivitas tersebut.
“Belum saya monitor, Pak. Coba tanyaki langsung. Dan saya juga perintahkan Unit Tipiter ke lapangan cek,” tulisnya.
Dalam keterangan lanjutan, ia menyampaikan bahwa Unit Tipidter telah memanggil dan meminta keterangan kepala desa.
Menurut keterangan kepala desa yang diterimanya, pengerukan dilakukan di lahan pribadi untuk kebutuhan penimbunan pondasi milik pribadi.
Material tanah tersebut disebut tidak dikomersialkan dan aktivitas hanya berlangsung selama dua hari.
Terpisah, Kabid Perizinan Kabupaten Takalar saat dimintai tanggapan terkait pengerukan dan pemindahan material tanah menyampaikan bahwa belum ada pihak yang memiliki izin untuk kegiatan tersebut.
Ia menegaskan, siapa pun yang hendak melakukan kegiatan semacam itu harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Pernyataan tersebut semakin memunculkan pertanyaan mengenai status perizinan aktivitas pengerukan empang tersebut.
Instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai jenis perizinan yang wajib dipenuhi, termasuk apakah pengerukan untuk kepentingan pribadi tanpa transaksi jual beli material juga memerlukan persetujuan tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh dokumen perizinan maupun penjelasan teknis yang memastikan legalitas aktivitas pengerukan tersebut.
Editor : Darwis
