Gerbangsulsel.com– Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara merespons isu miring yang mengaitkan dirinya dengan skandal penyadapan ilegal perwira tinggi Polri.
Menteri ESDM itu membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya sempat bertemu para jenderal sebelum operasi penangkapan berlangsung.
Sebaliknya, Bahlil menegaskan bahwa posisinya justru merupakan salah satu pihak yang turut menjadi korban peretasan saluran komunikasi tersebut.
“Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap? Abuleke ini. Asli ilmu Abuleke ini,” ujar Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan DPD Partai Golkar Maluku, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Istilah abuleke yang berasal dari bahasa lokal Maluku tersebut dilontarkannya untuk menyindir pihak-pihak yang dinilai bersikap munafik dan menyebarkan kebohongan.
Bahlil mengaku terkejut ketika rumor mengenai perjumpaan ketua umum parpol dengan sejumlah jenderal, tiga jam sebelum penangkapan, mendadak digiring ke arah dirinya.
Guna membersihkan nama baiknya dan institusi partai, ia mendorong kepolisian membongkar tabir dugaan pertemuan tersebut secara transparan di hadapan publik.
“Saya mau sampaikan di dalam mimbar ini karena menuduh ketum partai, saya sengaja bicara di forum ini, segera klarifikasi itu,” tegasnya.
Golkar, lanjut Bahlil, berdiri penuh di belakang penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jaringan penyadapan liar ini tanpa pandang bulu.
“Kita Partai Golkar mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan,” tambahnya.
Tak sekadar membantah, Bahlil langsung menyodorkan tenggat waktu 3×24 jam bagi para penyebar isu untuk melayangkan klarifikasi terbuka.
Jika tudingan tak berdasar itu terus digulirkan tanpa bukti valid, ia memastikan langkah hukum akan segera diambil.
“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan, kalau tidak saya akan somasi. Kalau tidak saya akan proses secara hukum. Karena ini berbahaya. Tuduhan ini sama kuatnya dengan melakukan penyadapan,” kata Bahlil mendesak.
Ia menilai framing jahat tanpa dasar sangat merusak reputasi personal maupun kehormatan Partai Golkar di mata publik.
Sikap tegas ini diambil Bahlil untuk memastikan tidak ada pihak yang berspekulasi liar memanfaatkan polemik penyadapan jenderal polisi.
“Saya akan kasih waktu ya, 3X24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” pungkasnya.
Editor : Darwis
