Gerbangsulsel.com, Makassar – Serapan realisasi anggaran Pemerintah Kota Makassar pada Triwulan I tahun 2024 masih rendah yakni Rp5,2 triliun. Diketahui, target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 yakni Rp5,7 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Zulkifli Nanda membeberkan saat ini realisasi anggaran pada Triwulan I masih jauh dari kata ideal.
Sebab, serapan realisasi anggaran pada triwulan I 2024 berada di bawah target yakni 25 persen. Bahkan, 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar memiliki serapan realisasi anggaran di bawah 12 persen.
Yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Bagian Protokol, Dinas Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), dan Dinas Koperasi- UKM.
Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesra, dan Bagian Organisasi.
Lalu, Bagian Perekonomian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Kerjasama, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Zulkifli Nanda mengatakan OPD yang memiliki pagu anggaran tinggi dan program kegiatan berupa konstruksi memang tiap tahunnya memiliki serapan anggaran yang rendah.
Maka dari itu, dibutuhkan strategi khusus agar serapan realisasi anggaran bagi OPD yang memiliki program kegiatan konstruksi dapat berjalan dengan lancar. “Utamanya mengenai program kegiatan infrastruktur, lebih lebih kita fokuskan pada target dari pak wali program kegiatan pak wali kota ini harus kita cepat realisasikan,” jelas Zulkifli.
Adapun kendala yang menghambat serapan realisasi anggaran ini, kata Zulkifli, dikarenakan banyak OPD yang lambat melakukan penyusunan dokumen anggaran (DPA). Di mana, penyusunan DPA dilakukan pada awal bulan Februari 2024 yang lalu.
Sehingga, Zulkifli mengimbau kepada seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan sesuai arus kas, terutama terkait program infrastruktur yang memerlukan koordinasi efektif.
” terkait infrastruktur ini perlu ada koordinasi baik dari ULP maupun dengan dinas-dinas yang melaksanakan infrastruktur ini, supaya cepat dalam melakukan perencanaan supaya bisa cepat kita laksanakan sesuai dengan target waktu,” tutup Zulkifli.
