Gerbangsulsel.com, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar meluncurkan program pendampingan penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk instansi pemerintah di Makassar.
Program ini bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi administrasi pemerintahan di tingkat kota, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen dan surat-menyurat antar instansi pemerintah.
TTE menjadi elemen krusial dalam mendukung transformasi digital dalam pemerintahan. Dengan TTE, dokumen yang ditandatangani secara elektronik akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditandatangani secara manual, sehingga mengurangi potensi pemalsuan dokumen dan memastikan integritas informasi yang disampaikan antar lembaga pemerintahan.
Kominfo Makassar berkomitmen memberikan pendampingan kepada setiap instansi pemerintah dalam proses penerbitan dan pemanfaatan TTE. Program pendampingan ini mencakup pelatihan tentang cara pengajuan dan penggunaan TTE secara praktis, serta sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang mengatur penerbitan dan penggunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen pemerintah.
Di samping itu, pendampingan juga diberikan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah sudah sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurut Kepala Dinas Kominfo Makassar, Rahmat Hidayat, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan TTE, dan masyarakat. “Digitalisasi administrasi pemerintahan tidak hanya membuat proses menjadi lebih efisien, tetapi juga memastikan setiap dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kami berharap dengan adanya pendampingan ini, proses penerbitan TTE di lingkungan pemerintahan Makassar bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik,” jelas Rahmat.
Dengan adanya program ini, diharapkan Makassar dapat lebih maju dalam hal pemerintahan berbasis elektronik, yang tidak hanya bermanfaat bagi instansi pemerintah tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara lebih cepat dan aman.(*)
