Gerbangsulsel.com- Aliansi Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menuntut penindakan terhadap dugaan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di Lapas Kelas IIB Takalar. Aksi ini berlangsung pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Dari pantauan dilapangan, demonstrasi tersebut sebenarnya digelar pada 13 Maret 2025 di depan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan, Alauddin.
Para pengunjuk rasa menilai praktik ilegal ini berlangsung secara masif dan sistematis, bahkan diduga mendapat pembiaran dari pihak lapas.
Selain dugaan peredaran narkotika, aliansi juga menyoroti pelanggaran aturan terkait penggunaan alat komunikasi di dalam lapas.
“Banyak tahanan dan warga binaan yang diduga bebas menggunakan handphone tanpa pengawasan ketat,” ungkap salah satu orator dalam aksi tersebut.
Tuntutan Aliansi Pemerhati Hukum Indonesia:
Mendesak Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas Takalar beserta jajarannya terkait dugaan kelalaian dalam pengawasan, yang berpotensi memfasilitasi peredaran narkotika dan penggunaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas.
Meminta tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti lalai, termasuk pencopotan Kalapas Takalar apabila ditemukan adanya unsur pembiaran atau keterlibatan dalam maraknya peredaran narkotika dan penggunaan HP di dalam lapas.
Aliansi menegaskan bahwa langkah konkret harus segera diambil untuk menegakkan hukum serta mencegah semakin meluasnya praktik ilegal di lingkungan pemasyarakatan.
Mereka juga mendesak transparansi dalam proses investigasi agar kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan tetap terjaga.
Sementara itu, Kalapas Kelas IIB Takalar, Mansur, yang dikonfirmasi terkait aksi demo ini, belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp juga tidak mendapat respons.
SYL/DS
Follow Berita gerbangsulsel.com di news.google.com
