Gerbangsulsel.com- Peresmian Pojok Digital yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (12/4) di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Sulsel, diwarnai isu tak sedap.
Muncul dugaan adanya permintaan dana kepada para kepala desa oleh pihak kecamatan.
Dalam sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh Camat, disebutkan adanya permintaan dana sebesar Rp5 juta per desa.
Angka itu kemudian dikoreksi menjadi Rp2,5 juta. Salah satu sumber menyebutkan, sejumlah kepala desa bahkan sudah menyetor uang tersebut.
“Kami sudah setor ke camat, tapi katanya nanti akan dikembalikan,” ujar sumber kepada Trialief, sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
Isu ini menuai perhatian lantaran muncul jelang kegiatan peresmian yang seharusnya menjadi simbol kemajuan digital di wilayah kepulauan tersebut.
Camat Kepulauan Tanakeke, Muh. Arif Tutu, saat dikonfirmasi pada Senin (14/4) menepis tudingan tersebut.
Ia menegaskan tidak pernah meminta dana dari kepala desa.
“Tidak ada sama sekali dana dari para kades. Seluruh anggaran kegiatan berasal dari Pemda,” ujarnya via sambungan telepon.
Arif mengakui bahwa dirinya memang sempat memimpin rapat bersama para kades, namun menurutnya tak ada pembicaraan soal pungutan.
“Saya hanya sampaikan akan ada kegiatan di pulau. Setelah itu saya tinggalkan tempat. Kalau pun ada pembicaraan soal dana, mungkin itu antara mereka sendiri, saya tidak tahu-menahu,” tegas mantan Sekcam Marbo itu.
Meski sang camat membantah, isu pungutan ini tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerintah desa dan masyarakat setempat.
Sorotan pun kini tertuju pada transparansi anggaran dan etika pejabat menjelang pelaksanaan program pemerintah di daerah.
Editor : Darwis
Follow Berita gerbangsulsel.com di news.google.com
