Gerbangsulsel.com-Polemik anggaran pembangunan 1.500 kapal ikan memicu ketegangan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Perbedaan pernyataan terkait status pencairan dana proyek tersebut mencuat ke ruang publik.
Persoalan bermula dari pernyataan Purbaya dalam forum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Dalam kesempatan itu, ia mempertanyakan belum adanya pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada industri galangan kapal nasional.
“Sudah terima order dari KKP?” tanya Purbaya kepada pelaku usaha galangan kapal.
“Belum,” jawab peserta forum secara serempak, sebagaimana terekam dalam video yang beredar luas.
Purbaya menyatakan anggaran untuk pembangunan kapal telah disiapkan dan dicairkan.
Ia menilai kondisi belum adanya pesanan tidak selaras dengan upaya pemerintah mendorong belanja negara untuk menggerakkan industri dalam negeri.
“Ada yang enggak masuk akal. Uangnya saya keluarkan, order-nya enggak ada. Ini apa-apaan. Rugi saya, Pak. Utang-utang dialokasi tapi enggak dipakai,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Trenggono menyampaikan keberatan melalui akun Instagram pribadinya.
Ia meminta Menteri Keuangan memastikan informasi di internal kementeriannya sebelum menyatakan dana telah dikucurkan.
“Coba Anda tanya dulu sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tulis Trenggono, Selasa (10/2/2026).
Trenggono juga menegaskan bahwa pendanaan pembangunan kapal tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, proyek itu dibiayai melalui skema pinjaman luar negeri dari Pemerintah Inggris (UK), sehingga mekanisme pencairannya berbeda dengan belanja reguler kementerian.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulisnya.
Perbedaan pandangan ini menyoroti belum sinkronnya komunikasi antar-kementerian dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut.
Di satu sisi, Kementerian Keuangan menyatakan dana telah tersedia guna mendorong industri galangan kapal nasional.
Di sisi lain, KKP menegaskan realisasi proyek bergantung pada mekanisme kredit luar negeri yang tidak dapat disamakan dengan prosedur pencairan APBN.
Proyek pembangunan 1.500 kapal ikan merupakan bagian dari upaya memperkuat armada perikanan nasional sekaligus menghidupkan industri galangan kapal dalam negeri.
Editor : Darwis
