Gerbangsulsel.com– Pembangunan situs budaya Bola Soba di Kabupaten Bone kini tak lebih dari proyek terbengkalai yang menyisakan tanda tanya besar.
Anggaran Rp 10,7 miliar yang digelontorkan dari dana publik belum berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
Hingga kini, proyek yang dikerjakan CV Megah Jaya itu tak kunjung rampung tanpa kejelasan waktu penyelesaian maupun penjelasan resmi kepada publik.
Alih-alih menjadi pusat pelestarian sejarah, Bola Soba justru menjelma simbol kegagalan tata kelola proyek kebudayaan.
Kondisi fisik yang mangkrak mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya yang memiliki nilai historis tinggi bagi masyarakat Bone.
Lebih dari sekadar keterlambatan teknis, mangkraknya proyek ini membuka dugaan adanya pembiaran sistematis.
Pasalnya, hingga kini tidak terlihat langkah tegas dari pemerintah daerah untuk menuntaskan proyek maupun menjelaskan ke mana arah pertanggungjawaban anggaran miliaran rupiah tersebut.
Sorotan tajam juga mengarah pada Aparat Penegak Hukum (APH). Di tengah proyek mangkrak dan dana besar yang telah terserap, pengawasan hukum justru terkesan tumpul.
Tak ada penelusuran terbuka, tak ada penjelasan, dan tak ada sikap tegas yang bisa meredam kecurigaan publik.
Ketua Menyusuri Jejak Budaya (MJB), Riswan Rusandy, menyebut kasus Bola Soba sebagai contoh nyata kegagalan negara dalam melindungi warisan budayanya sendiri.
“Ini bukan proyek kecil. Anggarannya Rp 10,7 miliar. Jika dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan, maka ini bukan lagi kelalaian, melainkan pembiaran. Bola Soba adalah simbol identitas budaya Bone, dan hari ini identitas itu diperlakukan tanpa tanggung jawab,” tegas Riswan.
Riswan juga menilai sikap diam APH berpotensi memperburuk krisis kepercayaan publik.
Menurutnya, proyek bernilai miliaran rupiah yang gagal seharusnya langsung menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Ketika proyek publik sebesar ini mangkrak dan tidak ada tindakan hukum, publik wajar curiga. APH seharusnya proaktif, bukan menunggu laporan, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan potensi kerugian negara,” ujarnya.
MJB mendesak pemerintah daerah, kontraktor pelaksana, serta APH untuk membuka seluruh dokumen proyek kepada publik, termasuk progres fisik, realisasi anggaran, dan alasan mandeknya pembangunan.
Tanpa transparansi dan tindakan tegas, mangkraknya Bola Soba dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek publik lainnya.
Jika terus dibiarkan, proyek Bola Soba bukan hanya mencederai keuangan daerah, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat serta merusak kehormatan sejarah dan identitas budaya Bone.
Bersambung..
Editor : Darwis
